JAKARTA – Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Kabupaten Tapanuli Utara mengikuti Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), TP PKK dan Tim Pembina Posyandu se-Indonesia Bagian Barat di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Rapat tersebut menjadi forum konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, koordinasi, pembagian tugas dan fungsi, serta sinergi program Dekranas, TP PKK dan TP Posyandu.
Kegiatan diikuti unsur Dekranas, TP PKK Pusat, Tim Pembina Posyandu Pusat, Kementerian Dalam Negeri, kementerian/lembaga terkait, serta jajaran kelembagaan dari sejumlah daerah di wilayah Indonesia bagian barat.
Rapat dibuka Ny. Tri Tito Karnavian selaku Ketua Harian Dekranas, Ketua Umum TP PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu Pusat.
Dalam arahannya, ditekankan pentingnya tata kelola kelembagaan yang jelas dan sistematis, mulai dari struktur organisasi, pembagian tugas dan kewenangan, mekanisme koordinasi, perencanaan dan pelaksanaan program hingga monitoring serta evaluasi.
Dari unsur Kementerian Dalam Negeri, forum tersebut menjadi bagian dari konsolidasi kebijakan dan kelembagaan antara Dekranas dan Dekranasda, TP PKK serta TP Posyandu di tingkat pusat dan daerah.
Penguatan koordinasi diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program agar lebih terarah sekaligus menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan di daerah.
Ketua TP PKK Kabupaten Tapanuli Utara mengatakan, forum tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat pemahaman dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan kelembagaan Dekranas, TP PKK dan TP Posyandu.
“Melalui kegiatan ini, kita mendapatkan penguatan mengenai tata kelola kelembagaan sekaligus arah sinergi program dari pusat hingga daerah. Hasil dan arahan yang diperoleh akan menjadi bahan untuk memperkuat pelaksanaan program di Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga,” ujarnya.
Ia berharap penguatan koordinasi tersebut dapat mendukung pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan keluarga, pengembangan potensi kerajinan dan UMKM, serta penguatan pelayanan Posyandu di Kabupaten Tapanuli Utara.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Dekranasda, TP PKK dan TP Posyandu diharapkan membuat berbagai program pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan secara lebih terarah, terpadu dan berkelanjutan.
Langkah tersebut juga diharapkan memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara. (JEH)